BAPPEDA Kota Jambi. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jambi. read more

Our Blog

STUDI KOMPARASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) BAPPEDA KABUPATEN KULONPROGO DAN BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN

STUDI KOMPARASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) BAPPEDA KABUPATEN KULONPROGO DAN BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN

Jambi (26/12/22), Dalam rangka wajib penyusunan ANJAB (Analisis Jabatan) dan analisis beban kerja (ABK) Bappeda Kota Jambi melakukan studi komparasi ke Bappeda Kulon Progo dan Bappeda Sleman. Penyusunan ANJAB – ABK adalah hal wajib dan diperlukan teknis dan strategi yang yang baik agar jumlah dan komposisi pegawai dalam suatu instansi dapat terdistribusi sesuai dengan beban kerjanya.

Dalam diskusi bersama Bapak Ir. Robbi Ampera, Sekretaris Bappeda Kulon Progo, didapatkan bahwa

  1. kulon progo memiliki aplikasi ANJABKU sebelum aplikasi SIMONA yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri, dan sampai saat ini aplikasi ANJABKU tetap dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
  2. Aplikasi ini diinputkan oleh masing-masing pegawai dan diverifikasi oleh Kasubbag Umum Kepegawaian dan ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah untuk disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi sesuai dengan rambu-rambu Peraturan Menteri PANRB No.1 Tahun 2020.
  3. Kemudian ANJAB dan ABK yang telah diverifikasi, dilegalformalkan dengan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo. Selanjutnya, masing-masing perangkat daerah menginput ANJAB-ABK tersebut kedalam aplikasi SIMONA untuk mendapatkan persetujuan dari Kementrian PAN-RB, Sebagai dasar pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

Disebutkan juga dalam diskusi bersama Ibu Ir. Ratnani Hidayati, MT, Sekretaris Bappeda Sleman bahwa:

  1. Bappeda Kabupaten Sleman melakukan input pegawai dengan aplikasi e-ANJAB yang dikoordinasi oleh Kasubbag Umpeg dan akan diverifikasi oleh Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Sleman.
  2. Setelah itu adanya pemaparan kepada pimpinan unit kerja sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  3. Uraian tugas yang akan diinputkan diambil dari perencanaan kinerja individu berdasarkan uraian tugas masing-masing jabatan minimal 1 (Satu).
  4. ANJAB dan ABK yang telah ditetapkan melalui surat keputusan oleh Kepala Pemuna Kepegawaian / Kepala Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB diproses oleh Bagian Organisasi dan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi e-formasi diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah. Dan penyampaian hasil ANJAB-ABK tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi SIMONA.
  5. Masing-masing pegawai perangkat daerah akan melakukan penginputan ANJAB-ABK yang telah diverifikasi tersebut ke dalam aplikasi SIMONA melalui akun perangkat daerah masing-masing.

Diketahui tidak adanya pembentukan tim pelaksanaan ANJAB & ABK di kedua pemerintahan tersebut, namun secara tupoksi baik dari bagian organisasi maupun subbag kepegawaian perangkat daerah mengkoordinir pelaksanaan pengisian ANJAB-ABK dan melakukan verifikasi atas ANJAB-ABK yang sudah benar dan sesuai peraturan. Dalam penyusunan ANJAB/ABK, penuangan butiran uraian tugas sub Koordinator harus lebih banyak yang bersumber dari tugas fungsi lembaga dibandingkan tugas fungsi fungsional

Dapat diketahui dari kedua pemerintahan tersebut bahwa masing-masing pegawai menyusun ANJAB dan ABK secara individu sesuai dengan tugas fungsi yang dikoordinasikan dengan atasan. Untuk kriteria suatu jabatan yang perlu diperhatikan dalam mengisi ANJAB adalah :

  1. Sebuah jabatan harus memiliki tugas antara 5 hingga 12 tugas. Perlu diingat bahwa tugas berbeda dengan aktivitas.
  2. Tugas-tugas tersebut harus saling berkesinambungan dan memiliki keterkaitan dan juga harus selaras dengan kopetensi yang dibutuhkan.
  3. Uraian tugas tesebut memiliki beban kerja minimal 1.250 jam kerja per tahun.
Read more...
STUDI KOMPARASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) BAPPEDA KABUPATEN KULONPROGO DAN BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN

STUDI KOMPARASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) BAPPEDA KABUPATEN KULONPROGO DAN BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN

Jambi (26/12/22), Dalam rangka wajib penyusunan ANJAB (Analisis Jabatan) dan analisis beban kerja (ABK) Bappeda Kota Jambi melakukan studi komparasi ke Bappeda Kulon Progo dan Bappeda Sleman. Penyusunan ANJAB – ABK adalah hal wajib dan diperlukan teknis dan strategi yang yang baik agar jumlah dan komposisi pegawai dalam suatu instansi dapat terdistribusi sesuai dengan beban kerjanya.

Dalam diskusi bersama Bapak Ir. Robbi Ampera, Sekretaris Bappeda Kulon Progo, didapatkan bahwa

  1. kulon progo memiliki aplikasi ANJABKU sebelum aplikasi SIMONA yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri, dan sampai saat ini aplikasi ANJABKU tetap dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
  2. Aplikasi ini diinputkan oleh masing-masing pegawai dan diverifikasi oleh Kasubbag Umum Kepegawaian dan ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah untuk disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi sesuai dengan rambu-rambu Peraturan Menteri PANRB No.1 Tahun 2020.
  3. Kemudian ANJAB dan ABK yang telah diverifikasi, dilegalformalkan dengan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo. Selanjutnya, masing-masing perangkat daerah menginput ANJAB-ABK tersebut kedalam aplikasi SIMONA untuk mendapatkan persetujuan dari Kementrian PAN-RB, Sebagai dasar pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

Disebutkan juga dalam diskusi bersama Ibu Ir. Ratnani Hidayati, MT, Sekretaris Bappeda Sleman bahwa:

  1. Bappeda Kabupaten Sleman melakukan input pegawai dengan aplikasi e-ANJAB yang dikoordinasi oleh Kasubbag Umpeg dan akan diverifikasi oleh Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Sleman.
  2. Setelah itu adanya pemaparan kepada pimpinan unit kerja sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  3. Uraian tugas yang akan diinputkan diambil dari perencanaan kinerja individu berdasarkan uraian tugas masing-masing jabatan minimal 1 (Satu).
  4. ANJAB dan ABK yang telah ditetapkan melalui surat keputusan oleh Kepala Pemuna Kepegawaian / Kepala Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB diproses oleh Bagian Organisasi dan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi e-formasi diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah. Dan penyampaian hasil ANJAB-ABK tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi SIMONA.
  5. Masing-masing pegawai perangkat daerah akan melakukan penginputan ANJAB-ABK yang telah diverifikasi tersebut ke dalam aplikasi SIMONA melalui akun perangkat daerah masing-masing.

Diketahui tidak adanya pembentukan tim pelaksanaan ANJAB & ABK di kedua pemerintahan tersebut, namun secara tupoksi baik dari bagian organisasi maupun subbag kepegawaian perangkat daerah mengkoordinir pelaksanaan pengisian ANJAB-ABK dan melakukan verifikasi atas ANJAB-ABK yang sudah benar dan sesuai peraturan. Dalam penyusunan ANJAB/ABK, penuangan butiran uraian tugas sub Koordinator harus lebih banyak yang bersumber dari tugas fungsi lembaga dibandingkan tugas fungsi fungsional

Dapat diketahui dari kedua pemerintahan tersebut bahwa masing-masing pegawai menyusun ANJAB dan ABK secara individu sesuai dengan tugas fungsi yang dikoordinasikan dengan atasan. Untuk kriteria suatu jabatan yang perlu diperhatikan dalam mengisi ANJAB adalah :

  1. Sebuah jabatan harus memiliki tugas antara 5 hingga 12 tugas. Perlu diingat bahwa tugas berbeda dengan aktivitas.
  2. Tugas-tugas tersebut harus saling berkesinambungan dan memiliki keterkaitan dan juga harus selaras dengan kopetensi yang dibutuhkan.
  3. Uraian tugas tesebut memiliki beban kerja minimal 1.250 jam kerja per tahun.
Read more...
KONSULTASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) DAN SHARING INFORMASI PERENCANAAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAN KULON PROGO

KONSULTASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) DAN SHARING INFORMASI PERENCANAAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAN KULON PROGO

Jambi (26/10/22) Dalam rangka konsultasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Bidang PPEPD (Badan Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah) melakukan konsultasi bersama Bappeda Gunung Kidul dan Kulon Progo, ini dikarenakan Bappeda Kota Jambi memiliki tanggung jawab sebagai koorinator dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan penyusunan, dan pelaksanaan kebijkan Daerah dibidang perencanaan Kota Jambi. Penyusunan RDP ini perlu mendapatkan perhatian serius dan masukan dari pemangku kepentingan khususnya OPD.

Adanya Konsultasi mengenai RPD adalah untuk :

  1. Mengetahui dan sharing informasi tentang penyerapan Saran atau Masukan dari pemangku kepentingan (Stakeholders) pembangunan masing-masing daerah, mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan awal rencanan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,
  2. Sebagai tolak ukur pedoman masing-masing pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah masing-masing.
  3. Meningkatkan pengetahuan dan pemngembangan pola pikir tentang mekanisme penyusunan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2045.

Dalam Sharing informasi dan Konsultasi yang dilakukan bersama Bappeda Kulon Progo dan Bappeda Gunung Kidul dapat diketahui apabila Dalam verifikasi dokumen rancangan akhir Renstra OPD 2023-2026 Kabupaten Kulon Progo mempunyai Prinsip-prinsip yang dalam penyajiannya :

  1. Semua data yang disajikan tiap BAB harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid dari kertas kerja perumusan
  2. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian menjadi yang dianggap relevan disajikan.
  3. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan kata yang sederhana dan mudah dipahami.

Selain itu, Perancangan RPD Kulon Progo 2023-2026 sesuai dengan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) Nomor 70 tahun 2021 mengenai :

  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tingkat Tahun 2023-2026 dan penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026;
  2. Legalitas Dokumen;
  3. Waktu Penetapan Dokumen RPDT;
  4. Waktu Penetapan Renstra PD;
  5. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RPDT dan Renstra PD terdapat Pada Lampiran;
  6. Penyampaian RPDT 2023-2026 Kepada DPRD;
  7. Penyusunan RKPD Provinsi tahun 2023;
  8. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2023;
  9. Ketentuan Khusus bagi Provinsi DIY;
  10. Penutup/Pelaksanaan Inmendagri;

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan membuat program Gerakan Bela Beli Kulon Progo. Inovasi ini dituangkan dalam Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 117 Tahun 2013 Pada 25 Maret 2013 yang bertujuan untuk mendorong semangat kemandirian daerah yang berdampak pada peningkatan ekonomi.

Kabupaten Gunung Kidul sendiri telah telah menerapkan satu data dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pokir yang disampaikan pun harus dikomunikasikan dengan Pimpinan DPRD yang disesuaikan dengan Jabatan oleh Ketua TAPD

Read more...
KOTA JAMBI KOTA TERINOVATIF DALAM PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERMENT AWARD (IGA) 2022

KOTA JAMBI KOTA TERINOVATIF DALAM PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERMENT AWARD (IGA) 2022

Kota Jambi (23/12/22), Telah ditetapkan sebagai Kota Terinovatif. Penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) 2022 ini diberikan oleh Menteri dalam negeri Tito Karnavian, kepada Bapak Wakil Walikota Jambi DR. dr. H. MAULANA, MKM.

Selain Kota Jambi, Kota Lainnya yang mendapatkan IGA 2022 adalah Kota Mojokerto, Kota Pekanbaru, Kota Surabaya, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Mataram, Kota Semarang dan Kota Padang Panjang.

Bapak Wakil Walikota menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah dan seluruh pihak yang telah bekerja dengan maksimal sehingga Kota Jambi mendapatkan Penghargaan IGA Kota Terinovasi peringkat sepuluh besar.

Penganugerahan Innovative Government Award kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan penilaian dan apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelengaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.

Pengembangan inovasi di Kota Jambi sendiri berlandaskan pada Peraturan Walikota Jambi  Nomor 25 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah, yaitu setiap satuan kerja Perangkat Daerah setiap tahun wajibmengusulkan Inisiatif Inovasi yang terkait dengan bidang tugas Perangkat Daerah tersebut (One Agency One Inovation).

Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo, serta para Kepala Daerah Penerima penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) 2022.

Read more...
Satu Data Kota Jambi

Satu Data Kota Jambi

Jambi (8/12/22), Satu Data Kota Jambi adalah salah satu program Pemerintah Kota Jambi dalam  menunjang pengembangan smart city atau kota pintar. Penyelenggaraan Satu Data Kota Jambi ini adalah untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kota jambi. 

Satu data kota jambi dimaksud untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan adanya satu data kota jambi, diharapkan adanya keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data dan mendukung system statistic nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Bappeda Kota Jambi, melalui Bidang PPEPD (Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) mengundang Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D, koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat yang hadir secara virtual, Bapak Ahmad Fauzie, SE, ME selaku Kepala BPS Kota Jambi, serta Dr. Theresia Retno Wulan S.Hut, M.Agr, Surveyor Pemetaan Madya BIG (Badan Informasi Geospasial).

Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat merupakan sarana komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Pusat dan Walidata tingkat Pusat, untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat, bersifat ex-officio serta secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

BIG merupakan Lembaga pemerintah non-Kementerian yang ditugaskan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan informasi geospasial di seluruh Indonesia. BIG mempunyai tugas menjadi regulator terkait menggunakan kebijakan teknis pada bidang keterangan geospasial & menjadi eksekutor buat penyelenggaraan keterangan geospasial dasar menjadi pembina & koordinator untuk mengintegrasikan & mensinkronkan data keterangan geospasial. Termasuk pada antaranya pada pelaksanaan Satu Peta. Peranan informasi geospasial ini penting sekali dalam Perencanaan Tata Ruang, terutama untuk menuju Satu Data Indonesia.

Dr. Theresia Retno Wulan S.Hut, M.Agr mengatakan bahwa dalam pembangunan dan pengembangan satu data kota jambi diperlukan Informasi Geospasial yang terintegrasi dengan nasional sehingga data yang digunakan tidak berbeda dan dapat dikelola secara nasional.

 

https://docs.google.com/presentation/d/1xGolhUCJLOobp0n3uAL9kAN1j0Oej418/edit?usp=share_link&ouid=115222426246575671502&rtpof=true&sd=true

Read more...
Subscribe to this RSS feed
  • 1
  • 2

Talk to us

 bappeda.jambikota@gmail.com